Siswanda dan Pembangunan Infrastruktur Desa

Sejak dua tahun yang lalu, Kang Sis telah berhasil menfasilitasi aspirasi dan memperjuangkan pembangunan  infrastruktur pemukiman dan desa di 70 Desa di kabupaten Bandung dan Kabupaten bandung Barat. Desa-desa tersebut berhasil mendapatkan dana hibah untuk pembangunan dan perbaikan insfrastruktur desa. 
 
Pembangunan tersebut berbasis pemberdayaan masyarakat, yang komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur.
 
Pembangunan tersebut bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada di desanya.
 
Pendekatan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:
  • Pemberdayaan Masyarakat, artinya seluruh proses pelaksanaan kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) melibatkan peran aktif masyarakat.
  • Keberpihakan kepada orang miskin, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil diupayakan dapat berdampak langsung bagi penduduk miskin.
  • Otonomi dan desentralisasi, artinya pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan program dan keberlanjutan infrastruktur terbangun.
  • Partisipatif, artinya masyarakat, khususnya kelompok miskin, kaum perempuan serta kelompok minoritas, diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, serta memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari.
  • Keswadayaan, artinya kemandirian masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan tahapan kegiatan PPIP.
  • Keterpaduan program pembangunan, artinya program yang direncanakan dan dilaksanakan dapat ber sinergi dengan program pembangunan perdesaan lainnya.
  • Penguatan Kapasitas Kelembagaan, artinya pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat mendorong terwujudnya kemandirian pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan stakeholders lainnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan.
  • Kesetaraan dan keadilan gender, artinya pelaksanaan kegiatan mendorong terwujudnya kesetaraan antara pria dan perempuan dalam setiap tahap kegiatan dan pemanfaatannya.
 
Previous Next
  • 1
  • 2
Kang Sis Soroti Tingginya Kematian Ibu-Bayi Bandung – Calon Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional, Siswanda HS, menyoroti masih minimnya... Read more
Kang Sis, Dekat dengan Masyarakat Desa Bandung – Krisis ekonomi dunia bukanlah persoalan pelik, sebab krisis merupakan sebuah resiko yang... Read more
Siswanda dan Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa Bersama lembaga Bandung Trust Advisory Group yang dipimpinya, Kang Sis telah banyak membantu... Read more
Siswanda dan Pembangunan Infrastruktur Desa Sejak dua tahun yang lalu, Kang Sis telah berhasil menfasilitasi aspirasi dan memperjuangkan... Read more
Pilih yang Ahli dan Peduli Demokrasi adalah istilah yang sangat populer. Dalam wacana politik Indonesia kontemporer,... Read more
Menabur “Investor Semut” di Ladang UKM Bagi Ir. Siswanda Harso Sumarto, MPM, krisis ekonomi dunia bukanlah persoalan pelik. Menurutnya,... Read more
Cara Hetifah Mendedikasikan Hidupnya Dr. Ir. Hetifah, MPP adalah mantan aktivis kampus dan lama bergelut dalam berbagai organisasi... Read more
Hatta Rajasa: PAN Siap Bayar Sendiri Saksi Pemilu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa mengatakan kesiapan partainya membayar saksi dalam... Read more